MUARA KATE: KETIKA KONFLIK HAULING BERUBAH MENJADI KRISIS KEPERCAYAAN

 Diposting pada: Jumat, 28 Agustus 2026, 14:12 WITA
 Penulis: Nur Azisah Putri
Sejalan dengan TPB nomor:
SDGs 8 SDGs 10 SDGs 11 SDGs 16
MUARA KATE: KETIKA KONFLIK HAULING BERUBAH MENJADI KRISIS KEPERCAYAAN

Konflik di Muara Kate, Kabupaten Paser, menunjukkan bahwa persoalan sosial tidak selalu berhenti pada persoalan penggunaan jalan. Ketika kepentingan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah bertemu tanpa penyelesaian yang dianggap adil, konflik dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan.

Dari Hauling hingga Konflik Sosial

Konflik bermula dari aktivitas hauling batu bara yang melintasi jalan negara dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Persoalan mengenai penggunaan jalan dan keselamatan kemudian berkembang menjadi aksi penolakan serta berbagai upaya mediasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, proses penyelesaian tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan. Ketika kesepakatan dianggap belum mampu menjawab kepentingan masyarakat, muncul persoalan yang lebih mendasar, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap proses penyelesaian konflik dan institusi yang terlibat.

Membaca Muara Kate dari Perspektif HI

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Muara Kate memiliki akar yang lebih kompleks daripada sekadar persoalan aktivitas hauling. Terdapat tiga persoalan utama yang saling berkaitan, yaitu perlintasan hauling batu bara di jalan negara, penyelesaian konflik sebelumnya yang dianggap belum efektif, serta perdebatan mengenai penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, kasus ini dapat dibaca melalui pendekatan conflict resolution dan human security.

Konsep human security melihat keamanan tidak hanya sebagai persoalan pertahanan negara, tetapi juga mencakup keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Muara Kate, aktivitas ekonomi bersinggungan langsung dengan rasa aman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, perspektif conflict resolution menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan formal. Kepercayaan, persepsi mengenai keadilan, serta keterlibatan para pihak menjadi bagian penting dalam menciptakan penyelesaian yang berkelanjutan.

 

Ketika Kepercayaan Hilang

Konflik Muara Kate kemudian berkembang dari persoalan hauling menjadi persoalan sosial dan hukum. Proses hukum yang muncul dalam rangkaian konflik turut memengaruhi hubungan antara masyarakat dan institusi yang terlibat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik dapat menjadi semakin sulit diselesaikan ketika kepercayaan antarpihak telah menurun. Bagi masyarakat, penyelesaian formal belum tentu dianggap selesai apabila pengalaman dan kepentingan mereka belum merasa terakomodasi.

Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan juga memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kepastian hukum. Perbedaan kepentingan inilah yang membuat penyelesaian konflik membutuhkan ruang dialog yang lebih inklusif.

Belajar dari Muara Kate

Kasus Muara Kate memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan dan kesepakatan. Diperlukan dialog yang melibatkan masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan aparat, disertai mekanisme pengawasan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Bagi kajian Hubungan Internasional, kasus ini menunjukkan bahwa konsep konflik, keamanan, kepentingan, dan kepercayaan tidak hanya relevan dalam hubungan antarnegara. Dinamika serupa juga dapat ditemukan dalam konflik sosial di tingkat lokal ketika melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat.

Muara Kate menjadi contoh bahwa memahami konflik berarti melihat bukan hanya apa yang diperebutkan, tetapi juga siapa yang terlibat, bagaimana kepentingan dan kekuasaan bekerja, serta mengapa kepercayaan dapat hilang.

Kontribusi terhadap SDGs

Penelitian ini memiliki keterkaitan paling kuat dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik, keadilan, penguatan institusi, dan pembangunan kembali kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan SDG 11: Sustainable Cities and Communities, SDG 8: Decent Work and Economic Growth, serta SDG 10: Reduced Inequalities, terutama dalam melihat hubungan antara aktivitas ekonomi, masyarakat lokal, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peneliti

Dr. Budi Mulia, S.Sos., M.Si.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Nabila Alshifa
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Mei Christy
Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
 

Artikel ini juga telah dipublikasikan di EKSPOSKALTIM

Tags:
konflik sosial hubungan internasional conflict resolution human security Muara Kate Pertambangan masyarakat lokal SDGs SDG 16 Pembangunan Berkelanjutan Kalimantan Timur
Berita lainnya